Kelompok Masyarakat Peduli Puger Wetan Kirim Pengaduan ke Bupati Jember

Kelompok Masyarakat Peduli Puger Wetan Kirim Pengaduan kepada Bupati Jember

Beberapa orang yang mengaku perwakilan dari Kelompok Masyarakat Peduli Puger Wetan datang ke kantor Pemerintah Kabupaten Jember, dengan tujuan mengantarkan surat pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada Bupati Jember, Rabu siang (12/10/2022).

"Kami sangat prihatin pak, dengan kondisi jalannya Pemerintahan Desa Puger Wetan, sehingga menimbulkan keresahan dan kegaduhan di desa kami. Untuk itu kami mengirimkan kembali pengaduan kepada Bapak Bupati Hendy," kata H. Solihan, salah seorang perwakilan Kelompok Masyarakat Peduli Puger Wetan, yang ditemui media di Kantor SatPol PP Kabupaten Jember. 

Solihan mengaku sudah beberapa kali melayangkan surat pengaduan ke Kejaksaan, DPRD, dan kepada Bupati Jember, namun sampai saat ini belum ada kejelasan hasil tindak lanjutnya. Surat pengaduan ini juga ditembuskan kepada DPRD Jember, Kejaksaan negeri Jember, Inspektorat, Polres Jember, Polsek Puger, Camat Puger, BPD Puger wetan.

"Kepada Bapak Bupati, yang sekarang ini sudah kedua kalinya mengirimkan pengaduan, tetapi kita tidak tau apakah sudah ditindak lanjuti atau belum. Kalau belum, kapan ? Dan kalau sudah, apa hasilnya ? DPMD juga tidak transparan, seperti ada yang ditutup-tutupi," lanjutnya sambil menunjukkan arsip surat pengaduan.

Menurut H. Solihan, saat ini masyarakat Puger Wetan resah dan gaduh disebabkan karena, pertama, pembangunan pasar yang dimulai sejak akhir 2019 sampai tahun 2022 ini belum kunjung selesai. Kedua, pembangunan pujasera yang sia-sia karena tidak dipakai dan tidak berfungsi sama sekali. 

Dan yang ketiga permasalahan BLT DD, di Puger Wetan sering dibagikan terlambat, diambil awal bulan tetapi dibagikan bulan berikutnya. "Sering terlambat, dan sering gonta-ganti penerima, tetapi tidak pernah di-Musdeskan. Harus dievaluasi ulang melalui Musdes, karena diduga kurang tepat sasaran."

"Persoalan proyek DD sudah berjalan bertahun-tahun, sampai saat ini belum ada perhatian dan solusi dari Pemerintah. Sementara kedua proyek yang dibangun dengan menghabiskan biaya besar, bersumber dari uang Dana Desa, hasilnya tetap mangkrak," kata Solihan.

"Kami selaku perwakilan Kelompok Masyarakat Peduli Puger Wetan berharap, mohon kepada Bapak Bupati memberikan perhatian, dan menugaskan  kepada dinas terkait untuk menindaklanjuti persoalan di Puger Wetan. Terutama Inspektorat dan DPMD harusnya menyampaikan hasilnya secara transparan dan terbuka, tidak ditutup-tutupi seperti sekarang ini," Pungkasnya. (tim)

Share this article